Pemilu 2019 Dinilai Berjalan Baik tetapi Belum Sempurna

Ketua Sama dengan Institute, Hendardi memandang, Pemilu 2019 ialah pemilu serempak pertama yang diselenggarakan di Indonesia, sebelumnya setelah berlangsung pembelahan pada Pemilihan presiden serta Pemilu legislatif.

Baca juga : Jurusan di POLNEP

Di luar fakta konstitusionalitas keserentakan, dengan tehnis pemilu serempak sudah memberi evaluasi bernilai buat perbaikan di waktu yang akan tiba.

“Dari masalah beban kerja pelaksana, korban jiwa serta hilangnya konsentrasi pemilih untuk pilih caleg-caleg berkualitas, sebab konsentrasi pemilih terpusat pada Pemilihan presiden,” tutur Hendardi, Senin (29/4/2019).

Menurut Hendardi, pada umumnya Pemilihan presiden berjalan dengan baik sesuai hukum Pemilu yang sudah dibuat oleh beberapa penyelenggaran negara. Ketidakpuasan serta dakwaan manipulasi dari beberapa pihak semestinya dituntaskan lewat proses demokratik yang ada, baik selama proses perhitungan suara dari tingkat kecamatan, KPUD serta KPU sampai ke Mahkamah Konstitusi. Termasuk juga Bawaslu dapat juga jadi aliran penyelesaian atas perselisihan yang berlangsung.

“Harus disadari, ada banyak masalah dalam pemilihan presiden tapi berbentuk partikular serta kasuistik, hingga tidak dapat jadikan fakta mendelegitimasi kapasitas beberapa pelaksana,” tuturnya.

Baca juga : Jurusan di UNTAN

Sejumlah besar protes atas Pemilihan presiden serta momen yang diadukan sudah direspons oleh KPU serta Bawaslu. Generalisasi beberapa kasus tersendiri untuk menampik hasil Pemilu jelas adalah kesalahan dalam memandang Pemilu serta membahayakan proses demokrasi Indonesia.

Kampanye penolakan berdasar hasil pemilihan presiden yang dikerjakan oleh beberapa pihak ialah ekspresi gawat yang terlalu berlebih, sebab semua aliran penyelesaian demokratik sudah ada. Pantas diingat tidak ada instrumen hukum, konstitusi serta kelembagaan apa pun yang dapat menggagalkan penyelenggaraan pemilu, terkecuali mempersengketakan hasil Pemilu lewat Mahkamah Konstitusi.

“Beberapa praktek serta masalah yang tidak searah dengan prinsip Pemilu memiliki integritas, sebaiknya didokumentasikan, dikaji serta dibicarakan untuk perbaikan hukum Pemilu. Termasuk juga design pemilu legislatif yang terpisah dari pemilihan presiden, skema perhitungan pemilu legislatif yang meminimalkan manipulasi antar calon legislatif, baik pada sebuah partai ataupun antarpartai, serta ide e-counting serta e-voting yang irit cost,” tuturnya.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s